SAMPIT – Sebagai solusi dari penghapusan tenaga kontrak pada 2023 mendatang, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk di dalamnya ada sejumlah guru kontrak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim Susiawati mengatakan, pengangkatan guru kontrak melalui dana Bosda itu merupakan salah satu solusi. Hal itu mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK. Sebagai gantinya, akan dibuka penerimaan dan pengangkatan PPPK.
“Memang kita akui saat ini di daerah Kotim masih kekurangan pegawai. Karena itu, Pemkab Kotim mengusulkan pada pemerintah pusat untuk pengangkatan PPPK sebanyak 1.015 orang. Yang mana bagi guru kontrak yang saat ini tidak lulus tes evaluasi namanya masih terdaftar di dapodik, sehingga masih bisa mengikuti PPPK,” ujarnya, Rabu 13 Juli 2022.
Diketahui, untuk memenuhi kekurangan pegawai di Kotim. pemerintah daerah telah mengusulkan formasi PPPK 2022 sebanyak 1.015 orang, terdiri dari guru 496 formasi, tenaga kesehatan 418 formasi, dan pejabat fungsional lainnya sebanyak 101 formasi.
Lanjutnya, pemerintah akan memperjuangan para guru kontrak di Kotim, apalagi yang selama ini sudah mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak di daerah hingga bisa berilmu dan berguna untuk masyarakat serta pembangunan di daerah khususnya di Kotim.
“Sosok guru memiliki peran sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya sehingga kelas dapat berhasil meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Tugas dan tanggung jawab guru sangatlah besar. Tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran saja,” sebutnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post