JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) telah menyepakati kerja sama dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui Program Kartu Prakerja.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Aman Santosa serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya OJK dan Kemenko Perekonomian dalam memperkuat edukasi keuangan di tengah pesatnya perkembangan transformasi digital. Kerja sama ini diharapkan akan semakin meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagi para pendaftar Program Kartu Prakerja sehingga mereka lebih memahami produk dan jasa keuangan yang ditawarkan dan bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
Friderica, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, menyatakan bahwa Program Kartu Prakerja sangat sejalan dengan program OJK dalam mendorong transformasi digital untuk mendorong akses serta inklusi keuangan di masyarakat. Menurutnya, peningkatan literasi keuangan akan sangat membantu menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian nasional.
“Hal ini harus disertai dengan tingkat literasi keuangan yang semakin baik agar penggunaan produk dan layanan jasa keuangan bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat,” sebutnya.
Friderica juga menjelaskan bahwa OJK telah menyediakan infrastruktur yang memudahkan dalam mendukung akselerasi peningkatan literasi keuangan berbasis digital, yaitu Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU). Sistem pembelajaran berbasis website ini memudahkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait sektor jasa keuangan yang dapat diakses secara gratis, kapan saja dan dimana saja.
“LMSKU ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, termasuk para pendaftar Program Kartu Prakerja,” bebernya.
Melalui kerja sama ini, diharapkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat semakin meningkat sehingga lebih memahami pentingnya mengelola keuangan dengan baik dan memahami produk serta jasa keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan mereka.
Penandatanganan PKS disaksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian RI selaku Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja M. Rudy Salahuddin.
Sementara itu, Rudy Salahuddin dalam kesempatan tersebut juga menyambut baik kerja sama antara OJK dengan Kemenko Perekonomian yang bertujuan untuk dapat menghadirkan solusi untuk mengakselerasi inklusi keuangan keuangan menjadi berkualitas dan berkelanjutan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan talkshow “Transformasi Digital untuk Mendorong Inklusi Keuangan” dengan narasumber yang terdiri dari Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Para peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, perwakilan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan layanan SPBE prioritas, dan anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Dalam kesempatan itu, Aman Santosa menyampaikan mengenai upaya peningkatan inklusi keuangan untuk mendorong akses keuangan dilakukan melalui berbagai program seperti Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) & Simpanan Pelajar (SimPEL), serta kegiatan dan infrastruktur lainnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post