YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyelenggaraan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 di seluruh provinsi Indonesia mulai Januari hingga Februari tahun tersebut.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan akurasi pembuatan indeks yang dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terkini.
SURVEI Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan mengukur lima hal yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, survey ini diberikan mandat kepada OJK untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat terkait produk jasa keuangan.
“Survei ini memaparkan hasil pencapaian target inklusi keuangan Indonesia yang harus mencapai 90 persen pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” ujarnya, Rabu, 31 Januari 2024.
SNLIK dilaksanakan setiap tiga tahunan oleh OJK, dimulai dari tahun 2013 dan terakhir pada 2022 sebagai evaluasi dan pemetaan terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, OJK membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama Pemerintah Daerah untuk menjalankan program inklusi keuangan serta memberikan literasi dan edukasi keuangan kepada seluruh stakeholder seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan lain-lain.
“Pendataan SNLIK 2024 dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari hingga 5 Februari 2024 di seluruh provinsi di Indonesia yang mencakup 120 kabupaten/kota, 8 wilayah OJK,” sebutnya.
Pendataan lapangan dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) oleh 374 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 120 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML). Masing-masing PPL bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah yang didampingi PML. Seluruh Kantor OJK di masing-masing provinsi melakukan pemantauan proses pendataan SNLIK 2024 guna menjaga kualitas proses pendataan.
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa survei ini dilakukan agar perumus kebijakan dapat mengetahui kondisi literasi dan inklusi keuangan Indonesia saat ini serta memperoleh informasi tentang program literasi dan inklusi keuangan yang dapat dirumuskan ke depan.
“Kerja sama antara OJK dan BPS dalam survei ini memastikan bahwa data dan indeks yang dihasilkan menggambarkan kondisi terkini literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia,” tuturnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post