KUALA PEMBUANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan sangat berharap agar tenaga kontrak (tekon) atau tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang kesehatan dan pendidikan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan bisa dipertahankan.
Anggota DPRD Seruyan Muhammad Yusuf mengungkapkan, bahwa dirinya sangat prihatin terkait dengan kebijakan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga non ASN, khususnya untuk kesehatan dan pendidikan.
Dirinya berpendapat jika kebijakan tersebut bertentangan dengan kondisi di lapangan yang mana saat ini sebagian besar wilayah pelosok atau pedesaan di Seruyan masih sangat kekurangan tenaga kesehatan dan guru atau tenaga pendidik.
“Kita masih kekurangan tenaga medis di rumah sakit ataupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, pun begitupula untuk guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah wilayah pelosok yang juga tidak mencukupi,” katanya di Kuala Pembuang, Rabu 15 Januari 2025.
Bahkan, dirinya dihubungi oleh banyak pihak yang merasakan langsung dampak dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. “Mereka khawatir dengan pemutusan hubungan kerja tersebut. Bahkan ada tenaga medis yang memegang peranan penting di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Pembuang yang juga terancam kehilangan pekerjaannya,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, dirinya akan terus berjuang bersama pihak-pihak terkait untuk mencarikan solusi terkait permasalahan ini. “Kita berharap ada solusi agar tenaga kontrak yang sifatnya kebutuhan mendesak di sektor kesehatan dan pendidikan ini bisa dipertahankan,” imbuhnya.
Dirinya juga berharap bupati terpilih nantinya juga mempunyai komitmen dan mengambil langkah yang lebih bijaksana. “Kita berharap beliau bisa melihat permasalahan ini dengan lebih seksama dan bijaksana, ini demi kesejahteraan masyarakat di Bumi Gawi Hatantiring,” pungkasnya.
(ald/matakalteng.com)
Discussion about this post