KUALA PEMBUANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta kepada Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) setempat agar kedepannya bisa terbuka terkait dengan kendala yang berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
“Hal ini tidak terlepas dari pengalaman kita tahun lalu, di mana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita seperti disektor retribusi daerah dan lain sebagainya yang masih sangat rendah dan jauh dari apa yang diharapkan,” kata Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, Rabu 17 Februari 2021.
Seiring dengan hal tersebut, pihaknya sangat mengharapkan agar instansi terkait bisa aktif dalam menyampaikan data-data kendala di lapangan mengenai penyebab rendahnya rentribusi tersebut.
“Misalnya saja ada perusahaan-perusahaan yang menunggak pembayaran pajak atau apapun itu saya mohon sampaikan data-datanya,” ujarnya.
Hal ini dimaksudkan agar dari kalangan DPRD Seruyan bisa membantu Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti mana-mana saja penunggak pajak tersebut supaya bisa didorong untuk segera dilunasi.
“Karena kendala kami di DPRD selama ini kami tidak punya data, kalau kita diberikan data lengkap, di mana saja, nanti akan dipanggil ke sini dan kita siap untuk itu, jadi nanti saat berhadapan dengan penunggak pajak kami tidak kebingungan. Hal ini juga merupakan salah satu komitmen dari lembaga kami untuk bisa bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya memaksimalkan peningkatan PAD Seruyan tahun 2021 ini,” jelasnya.
(ald/matakalteng.com)
Reproduction and distribution of https://www.matakalteng.com/?p=38068 content to other sites is prohibited without permission.
More information, please contact us.
Discussion about this post