KUALA PEMBUANG – Perusahaan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit tidak memberikan jaminan membaiknya roda perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan dalam pengelolaannya. Ditambah tidak adanya pengendalian khusus untuk perluasan lahan, dinilai akan membawa dampak negatif kepada masyarakat maupun lingkungan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Bambang Yantoko mengutarakan bahwasanya kondisi perekonomian masyarakat Seruyan saat ini berada dalam garis kemiskinan dan makin tersisih. Selain itu, menurutnya, belum ada jaminan kesejahteraan dari yang ditawarkan PBS. Hal itu ditambah dengan kondisi lingkungan yang mulai rusak.
“Saya sudah melakuakan pengecekan ke lapangan, anda akan melihat masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Seruyan dengan adanya perluasan lahan saat ini, lingkungan mereka tercemar. Ditambah lagi, tidak adanya jaminan kesejahteraan,” tandasnya, Kamis 14 Mei 2020.
Politisi Partai Golkar itu juga menerangkan bahwa masih banyak PBS berbasis perkebunan yang tidak taat aturan dan tidak memenuhi kewajiban kepada daerah, khususnya masyarakat yang ada di wilayah setempat. Tentu saja, menurutnya, hal itu merupakan PR besar bagi PBS untuk merealisasikan janji-janjinya.
“Saya sudah menyuarakan hal ini berulangkali. Namun, menemu jalan buntu. Memang ada PBS yang sudah merealisasikan plasma, tetapi itu tidak sepadan dengan luasan lahan yang diinvestasikan,” terangnya.
(zen/matakalteng.com)
Discussion about this post