PALANGKA RAYA – Pemerintah tengah menggencarkan program negara ramah perempuan, dalam setiap pengambilan kebijakan akan melibatkan perempuan.
Selama empat tahun terakhir pemerintah terus berkomitmen meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan secara umum.
Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Hj. Mukarramah mengatakan, pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama ini secara tidak langsung telah mendukung upaya percepatan pembangunan suatu daerah. Namun hal ini dinilai masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, pasalnya masih diperlukan lagi kebijakan responsif gender untuk meningkatkan peran serta keterlibatan perempuan di semua lini pembangunan
“Soal kesetaraan gender di ruang publik masih belum maksimal, dimana salah satunya disebabkan faktor sosial dan budaya atau sistem patriarki masih kental dirasakan,” ujarnya, Minggu 21 Maret 2021.
Di beberapa daerah yang masuk dalam kategori terpencil, kerapkali masih ada ditemui kesenjangan gender. Hal ini diakuinya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, perekonomian dan kesehatan di daerah tersebut.
“Dengan alasan ini membuat perempuan butuh support dan penyemangat agar bisa lebih maju dan mandiri. Bahkan lebih bersifat struktural sehingga membutuhkan kebijakan yang memihak perempuan,” jelas legislator perempuan dari Partai Nasdem ini.
Mukarramah menilai edukasi kesetaraan gender yang dimulai sejak dini sangat penting. Pendidikan ini dapat di mulai dari rumah atau keluarga, misalnya mengingatkan para orang tua untuk tidak mengkotak-kotakkan peran perempuan dan laki-laki.
Sementara pada tingkat daerah, pemerintah harus mendorong lahirnya kepemimpinan perempuan yang dapat menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kesamaaan hak dan kesempatan.
“Perempuan terlibat di perangkat daerah menjadi salah satu upaya penting meningkatkan pemberdayaan perempuan,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.co.id)
Discussion about this post