SAMPIT – Keberadaan komite sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur diminta benar-benar berfungsi sesuai tujuan awal, yakni mendukung pendidikan tanpa membebani orang tua siswa.
“Kami masih mendengar di satuan pendidikan terkait keluhan maraknya pungutan liar yang dibungkus melalui komite sekolah. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, Sabtu 2 Mei 2026.
Ia menegaskan, komite sekolah seharusnya menjadi wadah gotong royong antara orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah, bukan justru menjadi sumber persoalan. “Jangan sampai komite sekolah berlindung di Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, tetapi justru menghalalkan program-program yang membebani orang tua murid,” tegasnya.
Menurutnya, semangat pembentukan komite sekolah adalah partisipasi bersama dalam mendukung pendidikan, termasuk melibatkan peran swasta di sekitar lingkungan sekolah. “Komite sekolah itu semangatnya gotong royong, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga orang tua wali murid dan dukungan pihak swasta,” jelasnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap keberadaan komite sekolah agar berjalan sesuai regulasi. “Mudah-mudahan melalui momentum Hardiknas 2026 ini, pemerintah daerah bisa mengevaluasi dan membina komite sekolah sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya dan sesuai aturan,” tandasnya.
Dunia Pendidikan Didorong Seimbang, Pengetahuan Harus Diiringi Budi Pekerti
SAMPIT – Dunia pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur didorong untuk tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga memperkuat pembentukan karakter peserta didik. “Kami menginginkan dunia pendidikan di Kotim tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus mengimbanginya dengan pelajaran budi pekerti dan akhlak,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, Sabtu 2 Mei 2026.
Menurutnya, penguatan karakter menjadi penting mengingat masih adanya berbagai persoalan di lingkungan pendidikan, seperti perundungan hingga kasus asusila. “Kita melihat masih ada kasus-kasus di dunia pendidikan seperti bullying dan kasus asusila. Ini menjadi warning bagi dunia pendidikan di Kotim untuk menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan iman serta takwa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan sosial yang dihadapi daerah, termasuk peredaran narkoba yang cukup tinggi dan membutuhkan peran aktif dunia pendidikan dalam pencegahan. “Apalagi Kotim merupakan salah satu wilayah dengan peredaran narkoba yang cukup tinggi. Dunia pendidikan harus bisa menjadi salah satu garda terdepan dalam menekan bahaya tersebut,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan. “Termasuk juga terkait reward bagi tenaga pendidik, seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP), yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post