SAMPIT – Polemik lahan di kawasan Irigasi Danau Lentang, Kecamatan Cempaga, kembali menempatkan pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan dalam sorotan publik. Ketegangan yang berulang dinilai bukan sekadar konflik kepemilikan, melainkan cermin lemahnya pengendalian aktivitas di wilayah yang masih menyisakan persoalan hukum dan sosial.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu, menilai keberlanjutan aktivitas perusahaan di area sengketa justru memperbesar risiko konflik horizontal di tengah masyarakat. Ia menegaskan, pengerahan alat berat di lokasi yang status lahannya belum jelas merupakan langkah yang berpotensi memicu situasi tidak terkendali.
“Ketika masyarakat masih bersitegang soal hak atas lahan, lalu aktivitas perusahaan tetap berjalan, itu sama saja membuka ruang konflik. Seharusnya semua pihak menahan diri,” ujar Dadang, Selasa 17 Februari 2026.
Menurutnya, konflik yang sudah beberapa kali memanas hingga melibatkan senjata tajam menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Ia menilai pendekatan persuasif tanpa tindakan konkret hanya akan membuat masalah berlarut-larut dan berulang.
Dadang juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah untuk mengambil alih kendali situasi. Ia mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, sekaligus menghentikan sementara seluruh aktivitas di kawasan sengketa sampai ada kepastian hukum yang jelas.
“Negara tidak boleh kalah oleh situasi. Pemerintah harus hadir penuh, bukan hanya mengimbau, tapi memastikan semua aktivitas dihentikan sampai masalah ini benar-benar tuntas,” tegasnya.
Di sisi lain, manajemen PT Borneo Sawit Perdana sebelumnya menyampaikan bahwa perusahaan tidak menginginkan terjadinya konflik dan telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta kecamatan, termasuk membuka ruang mediasi bagi para pihak yang bersengketa.
Namun, berulangnya ketegangan di lapangan membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas langkah-langkah tersebut.
Irigasi Danau Lentang yang semestinya menjadi penopang aktivitas pertanian warga kini justru dipandang sebagai titik rawan konflik, menunggu keputusan tegas agar tidak terus menjadi sumber keresahan bersama.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post