SAMPIT – Kerusakan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), khususnya ruas HM Arsyad yang menjadi jalur lintas kabupaten menuju Seruyan, kembali menjadi sorotan DPRD Kotim.
Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, menegaskan bahwa penanganan jalan tersebut harus segera difokuskan pada pemeliharaan darurat demi keselamatan masyarakat, sembari menunggu peluang tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperkirakan bisa terealisasi pada Maret 2026.
“Untuk jalan HM Arsyad itu kan jalur lintas kabupaten dari Kotim ke Seruyan. Nanti kita minta kabupaten sampaikan ke provinsi, lalu kita di DPRD juga akan menyampaikan ke pihak provinsi. Tapi untuk tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi anggarannya, mudah-mudahan tahun 2026 bisa ter-cover, minimal pemeliharaan,” ujar Mariani, Selasa 30 Desember 2025.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak bisa lagi memaksakan pembangunan besar-besaran pada tahun berjalan. Menurutnya, langkah paling realistis saat ini adalah melakukan pemeliharaan pada titik-titik jalan yang paling membahayakan pengguna.
“Jadi jangan lagi ngotot perbaikan besar-besaran. Yang penting sekarang penanggulangan dulu, apalagi kondisi keuangan kita seperti ini,” katanya.
Mariani meminta masyarakat dan pihak terkait untuk aktif melaporkan titik-titik kerusakan yang benar-benar berisiko tinggi, terutama lubang besar yang tergenang air dan sulit terlihat, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
“Tolong sampaikan ke kami mana-mana saja yang sangat mengganggu atau membahayakan masyarakat. Contoh lubang besar, kalau ada air kan tidak kelihatan, jatuh. Itu yang utama dulu,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, kecelakaan akibat lubang jalan kerap terjadi, terutama dialami pengendara roda dua. Lubang kecil namun dalam sering kali tidak terlihat, terlebih bagi pengendara yang belum hafal kondisi jalan.
“Kalau mobil mungkin masih, paling ban kempes. Tapi kalau motor, enggak kelihatan. Saya sendiri pernah kejadian seperti itu. Makanya saya minta kalau ada lubang berbahaya, langsung saja dilaporkan ke Dinas PU,” ujarnya.
Terkait kondisi fiskal daerah, Mariani menyebutkan bahwa tahun depan masih akan ada kebijakan efisiensi, termasuk di sektor infrastruktur. Namun, ia membuka peluang adanya tambahan anggaran melalui TKD.
Ia mengaku baru saja mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta bersama Partai Golkar, di mana muncul wacana penambahan TKD bagi daerah.
“Rencananya kalau ada itu sekitar bulan Maret 2026, mungkin ada tambahan TKD. Melihat perkembangan daerah, hampir semua kabupaten se-Indonesia rencananya dapat tambahan,” jelasnya.
Ia berharap Kotim termasuk daerah yang memperoleh tambahan tersebut, mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dari aktivitas perusahaan di wilayah ini.
“PAD kita sebenarnya besar dari hasil perusahaan di Kotim. Mudah-mudahan kita termasuk yang kena tambahan TKD itu,” katanya.
Dengan adanya peluang tersebut, Mariani kembali menekankan pentingnya pendataan kondisi jalan sejak sekarang. Ia meminta agar titik-titik jalan rusak yang membutuhkan pemeliharaan segera didokumentasikan dalam bentuk foto dan laporan.
“Tolong kirim gambar-gambar jalan yang memang harus dipelihara. Nanti saya masukkan ke mana jalurnya. Dana kita sekarang fokusnya pemeliharaan saja,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post