SAMPIT – Persoalan hunian layak serta pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di kawasan perumahan kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Waket I DPRD Kotim Juliansyah menilai, kebijakan daerah di sektor perumahan harus benar-benar menjamin kualitas lingkungan permukiman agar masyarakat dapat tinggal dengan aman, sehat, dan nyaman.
“Pembangunan perumahan tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas hunian yang disediakan,”ujarnya, Jumat 26 Desember 2025. Dia menilai, penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu menjadi perhatian utama, termasuk melalui program perumahan subsidi yang disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, DPRD Kotim menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah. Menurut Juliansyah, banyak persoalan lingkungan perumahan muncul akibat belum optimalnya penyerahan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau, hingga jaringan utilitas, sehingga berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan warga.
“Pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan perumahan melalui pengelolaan PSU yang tertata dengan baik. Kerja sama antara instansi teknis bidang perumahan dengan pengembang menjadi kunci, terutama dalam pengaturan penyerahan PSU setelah pembangunan fisik selesai dan sesuai dengan site plan yang telah disepakati,”tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kotim mendorong agar instansi terkait memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai tahapan penyediaan, penyerahan, hingga pengelolaan PSU. Mekanisme yang akuntabel dinilai penting untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari sekaligus melindungi hak masyarakat sebagai penghuni kawasan perumahan.
Tak hanya itu, Juliansyah juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan perumahan, termasuk yang berkaitan dengan kepemilikan lahan. Menurutnya, kolaborasi lintas level pemerintahan akan mempercepat terwujudnya lingkungan permukiman yang tertata dan berkelanjutan.
“Dengan adanya kebijakan yang tengah dibahas, DPRD Kotim berharap pembangunan perumahan ke depan dapat lebih terarah dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hunian yang layak, lingkungan yang terkelola dengan baik, serta kepastian pengelolaan fasilitas umum diharapkan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kotawaringin Timur,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post