SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, menilai perlunya langkah strategis dalam mengoptimalkan penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur jembatan di wilayah pedesaan.
Menurutnya, selama ini keterbatasan nilai dana pokir sering menjadi kendala utama dalam merealisasikan pembangunan jembatan yang layak dan berumur panjang.
“Banyak jembatan di daerah kita yang kondisinya sudah rusak dan ukurannya kecil, sementara anggaran pokir yang tersedia tidak mencukupi untuk membangun jembatan yang kuat dan permanen,” ujarnya dalam rapat kompilasi RAPBD Kotim 2026, Senin 27 Oktober 2025.
Mariani menilai, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara memaksakan proyek besar di tengah keterbatasan dana. Ia mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas pembangunan yang dibiayai melalui dana pokir, supaya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau dipaksakan dengan anggaran kecil, hasilnya tidak maksimal. Karena itu, perlu dicari model pembangunan yang efisien, tapi tetap fungsional bagi masyarakat,” katanya.
Politisi yang mewakili daerah pemilihan pedalaman Kotim itu mengusulkan penggunaan desain jembatan sederhana sebagai alternatif solusi. Dengan demikian, dana yang terbatas tetap bisa digunakan untuk membangun lebih banyak fasilitas tanpa mengorbankan kualitas.
“Kita bisa buat model jembatan sederhana, baik dari segi bahan maupun desain. Yang penting bisa digunakan masyarakat dan tidak membebani anggaran,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mariani menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi manfaat, melainkan menata ulang prioritas agar setiap kegiatan dari dana pokir benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang paling penting itu asas manfaatnya. Lebih baik membangun beberapa jembatan kecil yang bisa segera dipakai masyarakat, daripada satu proyek besar yang belum tentu rampung,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi setiap usulan program pokir dengan rencana pembangunan daerah (RPD) dan RPJMD, agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dan memiliki arah yang jelas.
“Koordinasi harus terus diperkuat. Dengan perencanaan yang matang, setiap rupiah dari dana pokir akan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” tutup Mariani.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post