SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V melaksanakan kegiatan reses di sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Parenggean, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, dan Telaga Antang.
Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat serta meninjau kondisi di lapangan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Dapil V terdiri dari sembilan anggota DPRD Kotim, yakni Rimbun, Juliansyah, Seto Hadi, Andi Lala, H. Abdul Sahid, Hairis Salamad, M. Abadi, Muhammad Ridho Ansari dan Hendra Sia. Dalam penyampaian hasil reses, M. Ridho Ansari ditunjuk sebagai juru bicara mewakili seluruh anggota.
“Melalui kegiatan ini, kami bertemu langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menampung berbagai usulan. Pertemuan-pertemuan yang kami lakukan bertujuan menggali kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Ridho, Senin 7 Juli 2025.
Selain berdialog, para anggota DPRD juga meninjau realisasi proyek-proyek yang telah didanai dari APBD Kotim serta meninjau lokasi yang diusulkan masyarakat untuk dimasukkan dalam program pembangunan berikutnya.
Hasil reses menunjukkan bahwa aspirasi paling dominan adalah pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, drainase, sarana pertanian, pendidikan, hingga tempat ibadah. Menurut Ridho, masih banyak titik yang perlu segera ditingkatkan untuk menunjang kehidupan dan aktivitas masyarakat di wilayah Dapil V.
“Masyarakat berharap ada pemerataan pembangunan, khususnya di desa-desa yang masih tertinggal dalam hal akses dan fasilitas,” tegasnya.
Di sisi lain, masyarakat juga ingin berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, baik dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Mereka berharap pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar berbasis kebutuhan lapangan.
“Kami menyambut baik semangat ini. Partisipasi masyarakat adalah kunci agar pembangunan tidak salah arah,” katanya.
Selain infrastruktur, aspirasi penting lainnya adalah dukungan terhadap pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Masyarakat menilai, perlu ada program dari pemerintah yang mendorong peningkatan mutu dan akses pasar bagi produk UKM lokal.
“Kami mendorong adanya intervensi yang terstruktur agar UKM di wilayah ini bisa lebih berdaya dan berkembang,” tambah Ridho.
Menutup penyampaiannya, Ridho menegaskan agar seluruh hasil reses ditindaklanjuti oleh eksekutif, bukan hanya menjadi dokumen seremonial semata.
“Kami minta agar Bupati dan jajarannya betul-betul memperhatikan hasil reses ini agar bisa diimplementasikan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post