SAMPIT – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan dukungan terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah, dengan catatan agar anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, khususnya kalangan menengah ke bawah.
“Dalam setiap perubahan APBD suatu daerah, tujuannya adalah untuk menyesuaikan, menyinkronkan, dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi di tengah tahun anggaran,” ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Seto Hadi, Senin 7 Juli 2025.
Menurutnya, perubahan APBD juga menjadi momentum untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Oleh karena itu, pihaknya berharap perubahan yang diajukan tidak keluar dari semangat tersebut.
“Tujuan utama APBD adalah sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka perubahan ini harus tetap relevan, efektif, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan apresiasi atas penyampaian rancangan perubahan APBD yang telah disusun oleh eksekutif. Namun, mereka menekankan bahwa kebijakan anggaran dalam sisa waktu enam bulan pelaksanaan APBD 2025 harus difokuskan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
“Prioritas utama harus tetap pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Entry point-nya adalah terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kotim,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontrol dan kejelasan arah kebijakan. Beberapa poin yang disoroti antara lain penurunan pendapatan daerah sebesar Rp62,9 miliar atau 2,75 persen dan peningkatan belanja daerah sebesar Rp32,9 miliar atau 1,39 persen.
“Kami meminta penjelasan terkait defisit anggaran sebesar Rp95,9 miliar dan langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk menutupi defisit tersebut,” kata Seto Hadi.
Fraksi ini juga meminta laporan realisasi pendapatan dan belanja hingga semester I tahun 2025 serta penjelasan mengenai strategi penanganan isu-isu strategis daerah seperti stunting, kemiskinan, pengangguran, dan peredaran narkoba.
Tak hanya membahas APBD, Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan kesiapannya untuk membahas rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Mereka menilai dokumen tersebut sudah memenuhi seluruh tahapan sesuai ketentuan Kemendagri.
“Penyusunan RPJMD telah melewati tahapan teknokratik, musrenbang, hingga rancangan akhir. Kami siap membahas bersama dalam rapat dewan berikutnya demi kesepakatan bersama menjadikannya sebagai dasar hukum pembangunan lima tahun ke depan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post