SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan.
Ia menyebut, berbagai bantuan bergulir seperti untuk UMKM dan sektor peternakan belum dikawal secara tuntas, terutama dalam hal pemasaran hasil produksi masyarakat.
“Misal kita bantu kelompok warga ini dengan ternak, maka pemerintah daerah juga harus memastikan nantinya pemasarannya supaya mereka bisa dapat hasil yang layak. Jangan cuma bantu lalu lepas tangan,” kata Parimus, Senin 21 April 2025.
Ia mengungkapkan banyak menerima pengaduan warga, khususnya dari wilayah Telawang, yang merasa program bantuan seperti bibit ternak hingga pertanian tidak berkelanjutan dan tidak menghasilkan dampak kesejahteraan seperti yang diharapkan.
Parimus juga menilai pemerintah belum punya sistem yang siap untuk mendukung hasil produksi masyarakat. Akibatnya, ketika hasil panen atau ternak dijual bersamaan, harga jatuh karena pasar tidak disiapkan.
“Kalau pemerintah serius ingin rakyat sejahtera, maka pasca bantuan itu harus ada pengawalan. Mulai dari pelatihan hingga pembukaan akses pasar,” tambahnya.
Terkait pernyataan Bupati Kotim Halikinnor yang sebelumnya menyebut tingginya angka kemiskinan karena arus masuk pencari kerja dari luar daerah, Parimus mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan juga terjadi pada penduduk lokal.
“Bukan hanya pendatang. Penduduk asli pun banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan karena sistem program belum tuntas dijalankan,” ujarnya.
Parimus mendorong Pemkab Kotim agar tidak hanya menyalurkan program secara administratif, tapi benar-benar hadir mendampingi masyarakat sampai mereka mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.
“Kalau mau angka kemiskinan turun, jangan setengah hati,” tandasnya.
Senada dengan Parimus, warga Desa Sumber Makmur, Ahmad Hidayat, yang merupakan transmigran, juga mengeluhkan persoalan pemasaran. Ia menilai akar masalah bukan soal asal-usul warga, tapi karena belum ada kepastian pasar dari pemerintah atas hasil pertanian dan peternakan.
“Kami sangat butuh kepastian pasar. Produksi ada, tapi yang beli nggak jelas,” keluhnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post