SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan sosialisasi Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan (PKH) kepada struktur pemerintahan di tingkat bawah, seperti desa dan kecamatan.
Hal itu disampaikan Rimbun sebagai bentuk dukungan DPRD terhadap program pemerintah pusat dalam upaya penutupan kawasan hutan yang masuk dalam garapan perusahaan.
Menurutnya, keterlibatan langsung pemerintah desa dan camat sangat penting agar informasi terkait kebijakan ini dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat.
“DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat menawarkan diri untuk memfasilitasi apabila Satgas PKH menjadwalkan kegiatan sosialisasi. Kami akan mengundang struktur pemerintah dari tingkat desa hingga camat, agar mereka paham dengan kebijakan pemerintah pusat ini dan dapat meneruskan informasi tersebut kepada warga,” ujar Rimbun, Selasa 15 April 2025.
Ia menambahkan, langkah ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh program penertiban kawasan hutan.
“Kita tidak ingin masyarakat bingung atau merasa tidak tahu-menahu soal ini. Karena itu, DPRD siap menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah demi kelancaran program ini,” tegasnya.
Dukungan dari DPRD Kotim ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pengelolaan kawasan hutan yang lebih bertanggung jawab.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post