SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Hairis Salamad mengingatkan, agar pemerintah Kotim memperhatikan program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Hal itu agar ada ke sinkronkan antara pembangunan di daerah hingga ke pusat.
“Dengan memperhatikan program dari pemerintah pusat juga dapat membantu pemerintah di daerah mendapatkan solusi atas beberapa kendala pembangunan yang terjadi. Karena pemerintah bisa saja mengajukan kerja sama dengan pemerintah pusat jika ada kesamaan dalam program pembangunan di suatu tempat yang bersinggungan dengan daerah misal di Kotim,”ujarnya, Senin 20 Mei 2024.
Apalagi lanjutnya, instruksi dari pemerintah pusat juga sudah jelas agar ada ke sinkronkan antara pemerintah pusat dan pemerintah di tingkat daerah hingga kabupaten.
“Kegiatan pembagunan di daerah yang dilaksanakan dari rencana kerja pemerintah (RPK) sangat penting diperhatikan, supaya setiap lini yang dianggarkan tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang dirumuskan pemerintah pusat,”ungkapnya.
Menurutnua, memerhatikan instruksi tersebut tidak hanya sebatas menjalankan kebijakan pemerintah pusat, akan tetapi memastikan program di daerah sesuai dengan agenda nasional dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan itu tidak hanya bicara soal daerahnya, tapi yang ada di dalamnya dalam hal ini masyarakat sendiri. Jika yang dikerjakan sesuai, searah dan semua tersinkron tentu akan memberikan dampak yang jauh lebih baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional,”ucapnya.
Ia mencontohkan salah satu program yang dapat di jalin kerja sama dengan pemerintah pusat di antaranya penerangan atau pengadaan aliran listrik hingga ke desa serta beberapa perbaikan jalan terutama untuk jalan Lingkar selatan yang berada di kota Sampit yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi.
“Asalkan pemerintah Kabupaten aktif menjalin koordinasi yang baik, kita yakin pembangunan dapat berjalan dengan lancar meski dalam keadaan anggaran daerah terbatas namun bisa kita carikan solusinya. Misal menarik program dari provinsi atau pusat,”pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post