SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah meminta, Pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi terhadap besaran anggaran insentif dokter atau tenaga kesehatan (nakes) lainnya yang ada di Kotim.
“Karena sesuai dengan yang disampaikan rekan-rekan kita lainnya khususnya di Komisi III sebagai mitra kerja di bidang kesehatan ini, kita menilai lebih baik kecil anggarannya tapi lancar mengalir dibayarkan daripada besar tapi tidak jelas kapan keluarnya,”katanya, Rabu 20 September 2023.
Karena ujarnya, sepengetahuan pihaknya di Palangka Raya yang secara keseluruhan adalah kota yang lebih besar daripada Kota Sampit dan memiliki lebih banyak pasien, hanya ada Rp 17,5 juta saja untuk anggaran insentif nakes di wilayah itu.
“Sementara kita ini anggarannya lebih besar yaitu Rp 30 juta sampai Rp 35 juta. Tapi pembayarannya untuk di Palangka Raya meski sedikit namun lancar dibayarkan. Bahkan Pangkalan Bun Rp 20 juta saja. Ini nanti kami harap jadi pertimbangan untuk dievaluasi, lebih baik ditetapkan yang sekiranya mampu tapi lancar. Sehingga mereka tidak kepikiran dengan insentif yang tidak kunjung keluar,”tegasnya.
Menurutnya, tidak jarang keterlambatan pengeluaran insentif atau pemberian tunjangan kepada anak ke sini menjadi keluhan sehingga bisa menjadi indikator salah satu penyebab kinerja berkurang atau menurun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Karena kita memahami tugas mereka ini sangatlah penting dan berat, sehingga sudah selayaknya dalam pemberian insentif tidak terlambat. Mengingat juga insentif itu salah satu hal yang mereka harapkan untuk menambah biaya sehari-hari,”pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post