SAMPIT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Mariani mengingatkan, pemerintah untuk mengawal pembangunan, khususnya yang menggunakan dana aspirasi atau dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kotim.
“Banyak keluhan dari masyarakat terkait usulan pembangunan yang menggunakan pokir pada 2023 ini belum juga dilaksanakan sampai dengan Triwulan kedua atau pertengahan tahun ini,” kata Anggota DPRD Kotim, Mariani, Selasa 8 Agustus 2023.
Ia berharap semua usulan pembangunan yang menggunakan pokir dapat segera terealisasi sepenuhnya pada tahun 2023, mengingat anggarannya pun sudah tersedia, tinggal komitmen pemerintah untuk melaksanakannya.
“Kita juga berharap tidak ada pergeseran anggaran khususnya dari pokir anggota dewan, karena ini sepenuhnya merupakan hak dari anggota dewan di peruntukkan pembangunan yang berdasarkan usulan masyarakat saat kami melakukan reses ke daerah pemilihan masing-masing,” tegasnya.
Mariani mengaku program tersebut merupakan janji politik, ia berharap dapat dipenuhi oleh pemerintah setempat dengan segera mengeksekusi pembangunan yang sudah dianggarkan sebelumnya. Apalagi saat ini masyarakat sudah menunggu-nunggu bahkan sejak reses pertama DPRD Kotim pada Februari 2023 lalu.
“Ketika kami melakukan reses kedua pada bulan Juli lalu, masyarakat menanyakan terkait usulan mereka saat reses pertama. Untuk itu kami sudah meyakinkan bahwa usulan mereka akan kami kawal dan tetap dilaksanakan pada tahun ini juga. Kami harapkan pemerintah juga berkomitmen bersama sama untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan dari hasil reses tersebut,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post