SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) meminta, pemerintah melihat sisi urgensi pembangunan dalam membuat kebijakan terutama untuk belanja dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Ketertinggalan pembangunan di wilayah pelosok tidak lepas dari kekurangan anggaran selama ini. Namun baginya, kekurangan anggaran ini bisa disiasati dengan melihat sisi urgensi pembangunan,” kata Anggota Komisi I DPRD Kotim Hendra Sia, Jumat 7 Juli 2023.
Ia berharap pembangunan dilakukan secara merata dengan memperhatikan kepentingan pembangunan di setiap daerah. Mengingat tujuan pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah yang dilakukan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karena pembangunan (baik itu infrastruktur maupun SDM) merupakan komponen penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.
“Sementara pembangunan ekonomi sendiri mendorong laju pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Contohnya kata Hendra, pembangunan di pedesaan yang dapat menjadi wilayah yang mandiri yang bahkan mampu menggerakan ekonomi wilayah di sekitarnya.
“Oleh karena itu pembangunan perdesaan merupakan hal yang sangat penting di dalam perencanaan pembangunan, dengan membangun perdesaan maka secara langsung kita juga mengentaskan kemiskinan,” ucapnya.
Ia bahkan menyebut di dapil V pembangunannya bersifat mendesak dan itu adalah kebutuhan, mengingat masih banyak daerah tertinggal di wilayah ini.
“Ini bukan berarti saya mengabaikan daerah lain, karena memang fakta. Perhatian kita memang harus dibuka untuk membuka belenggu ketertinggalan saudara kita di pelosok pedalaman,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
