Ketua Tim Banggar Eksekutif Tidak Hadir, Rapat Pembahasan Keuangan Daerah di Skorsing

SAMPIT – Rapat Badan Anggaran dalam rangka Rapat Kerja Tim Anggaran Terkait Keuangan Daerah, yang digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya ditunda lantaran tidak hadirnya ketua tim Badan Anggaran (Banggar) dari pihak eksekutif (pemerintah daerah).

“Karena undangan yang kita kirim ini secara resmi sudah diedarkan beberapa waktu lalu, jadi tidak mendadak, sehingga harusnya sudah dipersiapkan waktunya. Namun faktanya malah detik-detik rapat mau dimulai baru ada masuk pesan via whatsapp ke pimpinan DPRD bahwa ketua tim dari pemda tidak bisa hadir,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, Senin 15 Mei 2023.

Menurutnya, hal ini sangat menurunkan marwah DPRD yang sudah mengirimkan surat secara resmi. Sehingga ia tidak ingin rapat ini dilanjutkan sampai menunggu tim banggar pemda bisa hadir baru akan dilanjutkan.

“Karena ini yang akan dibahas sangat mendetail dan riskan yaitu berkenai anggaran, ada banyak pertanyaan dan pembahasan yang harus dilakukan. Salah satunya berdasarkan informasi yang saya himpun ada pekerjaan pada tahun 2022 yang belum dibayarkan tahun 2023. Nah ini harus dijawab oleh ketua banggar langsung,”tegasnya.

Sementara itu Anggota Fraksi PKB DPRD Kotim lainnya Bima Santoso juga menyatakan hal demikian, ia setuju bahwa rapat hari ini di skorsing. Begitu juga dengan Agus Seruyantara dari Fraksi PDI Perjuangan, ia meminta agar pihak pemerintah sendiri yang menyampaikan apa alasan ketua tim banggar pemda tidak berhadir dalam rapat ini.

Sehingga menurutnya tidak etis jika ketidakhadiran tim banggar pemda diinformasikan oleh pimpinan DPRD langsung. Terpisah Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson membenarkan hal tersebut, karena berdasarkan kesepakatan forum rapat ditunda sampai dengan Sekda bisa hadir dalam rapat ini.

“Karena ini sudah kesepakatan forum, dan rekan-rekan saat rapat tadi juga semua kompak meminta agar ditunda sampai dengan ketua tim banggar dari pemda bisa hadir. Jadi rapat ini di skorsing hingga waktu yang tidak ditentukan,” ucapnya.

Hal itu langsung dijawab oleh Asisten III bagian Administrasi Umum Pemerintah Daerah yakni M Saleh mengatakan, ketidakhadiran ketua tim banggar yakni Sekretaris Daerah lantaran ada urusan mendadak yang harus diselesaikan.

“Karena besok itu 16 Mei 2023 ada penandatanganan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemerintah provinsi, dan ini undangan langsung oleh Gubernur Kalteng serta tidak bisa diwakilkan. Yang harus hadir yaitu Bupati dan Sekda,”ucapnya.

Selain itu juga kata Saleh, 16 Mei juga ada pelantikan rektor Universitas Muhammadiyah Sampit (UMSA), sehingga sore ini harus menemui perwakilan pimpinan Muhammadiyah dari Jakarta di Palangka Raya.

(dia/matakalteng.com)