SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) menyebut, kasus sengketa lahan terus bermunculan sehingga konflik antara masyarakat desa dengan perusahaan terus berlanjut yang membuat situasi daerah kurang kondusif.
“Masih banyak pembangunan yang mudah dilaksanakan, namun karena tidak dilakukan sehingga muncul masalah, contoh masih banyaknya penertiban SKT yang tumpang tindih, padahal syarat membuat SKT sudah disertakan dengan titik koordinat,” kata Ketua Komisi I DPRD Kotim, Rimbun, Senin 10 April 2023.
Hal ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian agar tidak ada lagi kedepannya sehingga tidak ada lagi masyarakat desa yang membuat kondusifitas kamtibmas terganggu.
“Selama ini BPK RI sudah memberikan penilaian yang baik terhadap laporan keuangan dengan memperoleh WTP, bahkan diberikan secara berturut-turut sehingga itu wajib untuk dipertahankan dengan memperbaiki kinerjanya masing-masing,” ucapnya.
Menurutnya, prestasi yang membanggakan ini harus diapresiasi dari Menteri Keuangan. Namun perlu juga dilihat ke belakang, masih banyak yang perlu dibenahi, aset Kotim perlu ditertibkan guna pengelolaan yang lebih baik lagi.
“Semoga persoalan ini bisa diatasi, terutama informasinya belum lama ini ada kembali sengketa lahan yang diadukan kepada Pemerintah Kecamatan Kota Besi, dan akhirnya tidak menemukan hasil yang akan berlanjut ke Pemerintah Kabupaten,” bebernya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post