Pemkab Kotim Dituntut Tetapkan Harga Jual Galian C

SAMPIT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan penghentian kegiatan aktivitas galian C antara sopir truk, pengusaha galian C dan perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya Pemkab Kotim dituntut untuk menetapkan harga jual yang berkaitan dengan galian C.

“Hasil rapat hari ini pertama, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kedua pemda segera merapatkan dengan forkopimda juga mengundang pengusaha dan sopir,” kata Wakil Ketua I DPRD Kotim Rudianur selaku pimpinan rapat, Rabu 8 Maret 2023.

Diketahui, sopir truk yang notabene pengangkut pasir dan tanah urug itu menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kotim. Lantaran sudah hampir dua pekan tidak bekerja karena sejumlah penyedia galian C tidak beroperasi. Sehingga pihak dewan melakukan rapat dengar pendapat dengan mereka dan perwakilan Pemda Kotim.

Berdasarkan, rapat tersebut ditemukan beberapa masalah, pertama terkait perizinan usaha galian C. Diketahui, sebagian besar pengusaha bidang tersebut tak berizin. Kemudian lokasi galian yang tidak sesuai peraturan gubernur (Pergub).

“Yang belum berizin silahkan menyelesaikan  administrasinya. Kemudian yang punya izin dan masih hidup silahkan beroperasi,” ujar Rudianur.

Namun dalam hal ini yang menjadi penegasan adalah Pemda Kotim harus menetapkan harga jual material galian C, seperti pasir maupun tanah uruk. Sehingga para pengusaha memiliki patokan harga jual. Dengan begitu harga jual galian C sama dan rata. Tentunya itu penetapan harga itu mempertimbangkan berbagai aspek.

“Pemkab diminta menetapkan harga jual, karena kalau tidak begitu akan memunculkan konflik antara pengusaha. Jadi itu penting. Kemudian juga, pemkab harus memastikan lokasi galian sesuai dengan Pergub. Artinya pemda menetapkan sesuai dengan prakteknya di kilometer sekian tidak ada lagi perizinan diluar kilometer sekian. Jadi pemda bekerjasama dengan penegak hukum apabila ada yang bekerja melarang pergub harus ditangkap,” tegasnya.

(dev/matakalteng.com)