Meski Defisit, Keuangan Daerah Tetap Harus Dikendalikan

SAMPIT – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) berharap, deifsit pada APBD Murni tahun anggaran 2023, memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, agar keuangan daerah dapat terkendali dan aman.

“Setelah kami perhatikan, pelajari dan telaah laporan hasil rapat kompilasi ketua komisi, badan anggaran dan mitra kerja tentang APBD Murni 2023, bahwa penyusunan APBD Murni ini telah mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022,”kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Paisal Darmasing, Rabu 30 November 2022.

Yang mana lanjutnya, penyusunannya berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta platform anggaran sementara berupa target dan kinerja program kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.

“Kami juga memperhatikan bahwa sudah adanya penganggaran yang memadai guna pertumbuhan pada sektor ekonomi masyarakat, penguatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, sehingga diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap kesejahteraan sosial yang adil dan merata di setiap wilayah Kotim,” tegasnya.

Demikian pula tambahnya, pada persoalan pembangunan infrastruktur wilayah telah mendapat anggaran yang memadai dalam rangka mencapai keadilan sosial serta pembukaan aksesibilitas ekonomi pedesaan.

“Dan pula pada persoalan dasar layanan publik yang menjadi kewajiban Pemda yaitu Pendidikan dan kesehatan telah mendapatkan anggaran yang cukup memadai, maka dengan demikian apa yang menjadi visi pembangunan di Kotim yaitu terwujudnya Kabupaten yang mandiri, maju dan sejahtera telah dilakukan kebijakan di dalam penyusunan APBD murni tahun anggaran 2023,” jelasnya.

Diketahui, komposisi yang telah disepakati dalam struktur APBD murni 2023 yaitu pendapatan sebesar Rp 2.045.969.591.562, Jumlah belanja sebesar Rp 2.106.649.154.800, Jumlah penerimaan sebesar Rp 74.689.563.238, Jumlah pengeluaran sebesar Rp 14.010.000.000 dan Pembiayaan netto sebesar Rp 60.679.563.238.

(dia/matakalteng.com)