SAMPIT – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mengatakan, tidak perlu sampai ke pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang langka di Kotim, namun pemerintah daerah bisa langsung melibas pelangsir yang kerap menyebabkan kelangkaan ini.
Menurutnya, jika berbicara kuota yang tidak mencukupi dan lainnya menurutnya hanya bahasa klasik. Apalagi ujarnya, sudah mempunyai pengawasan yang disampaikan oleh pertamina yakni pemerintah, BPH migas dan juga polri Maka dari itu fungsi ini harus dimaksimalkan.
“Lebih baik BPH migas ini dibubarkan saja karena tidak ada respon meski ada laporan dari warga, bahkan pelangsir masih banyak ditemukan di SPBU. Bahkan saya sudah beberapa kali melaporkan, tetap saja tidak ada tindak lanjutnya,” ujarnya, Selasa 23 Agustus 2022.
Menurutnya, perlu komitmen semua untuk mengosongkan pelangsir, kalau ada pelangsir di SPBU langsung ditindak. Siapa yang membekingnya harus dicari dan ditindak juga, jangan takut ada preman yang menjaga di SPBU, dan harus dihadapi sama-sama.
“Siapapun yang berani membekingnya, harus kita tuntaskan bersama. Apalagi Polri tugas dan fungsinya adalah penindakan, sedikit banyak pasti ada yang mengetahui siapa dalang di baliknya. Tinggal bagaimana maunya saja lagi, apakah mau dituntaskan atau tidak,” tegasnya.
Kalau mau profesional tambah Rimbun, semua pihak tanda tangan kesepakatan yang menyatakan tidak ada lagi antrian di SPBU. Bahkan selama ini antriannya panjang mengganggu pengguna jalan lainnya. Padahal ada aturannya dilarang parkir di badan jalan, mengapa selama ini tidak ditindak oleh Dinas Perhubungan.
“Ini salah satu modal dan dasar kita untuk mengusir pelangsir, tinggal berani atau tidak. Kalau takut karena ada preman, semua pihak siap membantu termasuk DPRD. Bahkan di daerah hulu sana banyak yang mengadu hidup sudah susah namun tidak pernah mendapatkan BBM subsidi,” ujarnya.
Kalau pertamina mengatakan kuota BBM sudah banyak bahkan melewati batas lanjutnya, akan tetapi mengapa semua SPBU masih mengantri untuk mendapatkan BBM. Bahkan besok solar baru datang, hari ini sudah ada yang antri.
“Dan faktanya yang antri itu saya lihat itu-itu saja orangnya. Sekarang pertanyaannya berani tidak pemerintah dan Polri menindak itu. Kalau meneruskan ke pemerintah pusat akan lebih lambat lagi, yang kita perlukan sekarang ini penindakan agar masalah ini selesai. Hari inipun kita siap turun langsung ke SPBU, kalau alasannya pelangsir untuk mencari sesuap nasi, tapi menyalahi aturan tentu tidak bisa kita biarkan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post