SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) menyambut baik usulan DPW ALFI untuk menghapuskan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tidak dilangsir.
Wakil Ketua I DPRD Kotim Rudianur menyampaikan, terkadang di SPBU sudah kosong namun di sampingnya pengecer masih ada tersedia BBM tersebut, bahkan pelangsir ini cenderung dibiarkan oleh pihak SPBU.
“Kita terang-terangan saja agar semua terbuka, karena banyak pelangsir kita lihat di setiap SPBU. Maka dari itu kami mendorong juga agar BBM subsidi ini dicabut, akan tetapi dikaji juga bagaimana dampaknya nanti untuk semua elemen,” tegasnya, Selasa 23 Agustus 2022.
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Kotim Hairis Salamad mengatakan, setiap SPBU di Kota Sampit ini sudah menjadi rahasia umum banyak mobil yang sudah tidak produktif lagi kumpul di SPBU untuk melangsir.
“Sehingga BBM tidak tersalurkan efektif, jadi pengawasannya dari pertamina bagaimana, karena pertamina yang mengeluarkan BBM ini. Saya yakin BBM di Kotim ini mencukupi kalau distribusinya tepat sasaran. Harus jelas bagaimana penyalurannya dari tangki ke SPBU dan ke trak-trak ini,” ungkap Hairis.
Apalagi tambahnya, harga yang jomplang antara subsidi dan non subsidi, sehingga dijadikan kesempatan untuk oknum-oknum mencari keuntungan. Harga di SPBU Rp 5 ribu, sementara di eceran sudah menjadi Rp 12 ribu, maka keuntungan yang didapat pengecer sangat banyak.
“Pertamina bisa minta bantuan perangkat pemerintah dan kepolisian atau instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan penyaluran BBM ini agar tidak diselewengkan dan benar-benar untuk angkutan umum. Karena BBM subsidi ini sangat banyak, akan tetapi mengapa angkutan umum di daerah kita selalu kekurangan BBM, sementara di pengecer banyak dijual,” tegasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post