SAMPIT – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Hairis Salamad menegaskan, hasil reses yang sudah disampaikan pihaknya kemarin (Senin, 28 Maret 2022) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Bumi Habaring Hurung ini agar menjadi acuan pembangunan daerah.
Ia tidak ingin hasil reses yang dihasilkan dari kegiatan turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat ini hanya menjadi agenda tahunan saja. Yang mana notabenenya, apa yang masyarakat sampaikan melalui reses, itulah yang diharapkan dapat dilakukan pemerintah.
“Sebab pada saat reses, kami DPRD langsung turun ke lapangan, khususnya ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat saat ini. Artinya, jika dimuat dalam program pembangunan tahun di APBD 2023 nanti itu murni dari masyarakat,” kata Hairis, Selasa 29 Maret 2022.
Tambahnya, masyarakat sangat ingin pembangunan ini lebih adil, yakni APBD harus dibagi rata di setiap daerah. Sehingga tidak ada daerah yang tertinggal pembangunannya. Apalagi daerah pedesaan yang kerap minim tersentuh pemerintah.
“Khususnya untuk pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan, baik sarana maupun prasarana pendukungnya. Daerah pedesaan juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan, karena sesuai dengan program pemerintah pusat, juga untuk membuka keterisolasian masyarakat,” tegasnya.
Hairis berharap kedepannya apa yang sudah pihaknya sampaikan dalam penyampaian hasil reses tidak hanya dipertimbangkan saja namun juga dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan prioritas. Sehingga masyarakat percaya bahwa suara mereka di dengar oleh pemerintah.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post