SAMPIT – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi angkat bicara terkait adanya sengketa lahan di wilayah Desa Ramban, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kotim yang saat ini masih ramai diperbincangkan.
“Menanggapi hal tersebut saya meminta kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk melakukan audit tata ruang dalam rangka mengetahui permasalahan status kawasan di wilayah lahan sengketa tersebut,” kata Abadi, Selasa 25 Januari 2022.
Mengingat di lahan tersebut sesuai titik koordinat 49M FS 99596 97169 dan 2.738431 S, 112.795462 E berada pada status kawasan pengelolaan hutan lindung dan pengelolaan hutan produksi KPHP Mentaya Tengah – Seruyan hilir berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 2 tahun 2012.
“Dan juga berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup tahun 2017 serta SK perhutanan sosial tahun 2019. Dan di atas areal tersebut juga di terbitkan SK Gapoktan Hapakat Permai, Ramban Jaya serta Buding Jaya pada tahun 2016, sementara di areal tersebut telah di tanam oleh perkebunan sawit tahun tanam 2008 hingga tahun 2014,” sebutnya.
Sehingga menjadi pertanyaan, areal tersebut karena besar dugaan di areal tersebut juga pernah di kucurkan dana dalam rangka reboisasi hutan sehingga permasalahan ini pemerintah perlu melakukan audit tata ruang agar bisa menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut sesuai peraturan pemerintah RI Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
“Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana unrum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Kemudian pada ayat (2) disebutkan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf secara hierarkis terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota,” tandasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post