SAMPIT – Postur keuangan daerah sedang mengalami penurunan, alasannya dampak dari pandemi Covid-19. Berkenaan dengan angka yang disampaikan pada pidato pengantar Bupati Kotim, menyampaikan postur anggaran secara kuantitatif. Dimana angka capaian kerja baru mencapai 50% lebih, baik pendapatan maupun belanja dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2021.
Menurut Fraksi Golkar, pihaknya belum mendapat penjelasan yang kongkrit tentang capaian tersebut. Mengingat ini telah masuk bulan ke-9 tahun anggaran artinya hanya menyisakan 3 bulan lagi untuk implementasi APBD 2021.
“Kita memahami, bahwa Covid-19 adalah tantangan terbesar kita saat ini dalam konteks anggaran dan program pembangunan. Namun Fraksi Golkar, meminta jangan sampai pandemi ini selalu menjadi kambing hitam atas kinerja pemerintahan,” kata Abdul Kadir selaku Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim, Jumat 10 September 2021.
Menurutnya, masyarakat diluar sana tidak mau tau, menuntut kinerja yang serius dan solutif sebagai komitmen atas janji-janji politik pada saat Pilkada lalu. Sehingga disinilah kreatifitas dan kesungguhan Pemkab bekerja untuk merealisasikan kesejatraan yang dijanjikan.
“Berkenaan dengan Strategi pengangannan Covid-19, Fraksi Golkar mengingatkan Kembali, Pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Dengan keterbatasan sumber dana, tenaga dan akses,” tegasnya.
Maka dengan itu dalam mempercepat penanganan Covid-19 perlu mengajak semua pihak untuk terlibat. Pemda jangan malu dan ragu serta konsisten untuk mengajak Tokoh, Industri, Asosiasi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Untuk melakukan gerakan sosial penanganan Covid-19 di Kotim, mulai sosialisasi dan edukasi pelaksanaan prokes hingga pelaksanaan vaksinasi.
“Termasuk dalam proses pemulihan ekonomi. Pelibatan industri misalnya perusahaan besar kelapa sawit, sebagaimana yang sering disampaikan Fraksi Golkar, bagaimana peran PBS ini bisa melakukan upaya vaksinasi mandiri, sehingga kebijakan lockdown yang dilakukan diperusahaan selama ini bisa berangsur-arangsur dikurang karena ini akan berdampak pada sektor ekonomi dan menurunnya daya beli yang selama ini terjadi terutama pada UMKM,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
