SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur mendesak agar pemerintah menindak tegas kelalaian dari oknum pemilik usaha CPO yang tumpah ke Sungai Mentaya. Menurutnya daerah sangat dirugikan dengan pencemaran yang terjadi akibat kelalaian dari pihak angkutan CPO tersebut.
“Kami minta ini harus ditindak tegas karena sudah jelas ada unsur kelalaian sehingga menyebabkan sungai Mentaya dicemari dengan tumpahan CPO tersebut,”kata Rudianur, Senin, 9 Agustus 2021.
Rudianur mengaku sebagai warga sekitar pelabuhan sangat dirugikan dengan kelalaian itu. Dia menyebutkan jika itu membuktikan faktor kesalahan dari angkutan mengakibatkan kejadian tersebut.
“Saya juga menekankan agar DLH Kotim bersikap profesional untuk hal semacam ini, supaya tidak terulang lagi kedepannya,” tegasnya.
Diketahui, Rudianur merupakan orang pertama kalinya yang saat kejadian itu langsung ke lokasi. Dia melihat gumpalan minyak kelapa sawit itu dipermukaan sungai. Khususnya di perairan wilayah Bagendang itu sendiri.
Saat itu dia tidak menemukan sumber kebocoran dari CPO itu. Namun berselang beberapa saat kemudian ternyata kebocoran CPO itu berasal dari tongkang pengangkut yang bersandar di wilayah pelabuhan itu. Tidak diketahui persis tongkang CPO milik perusahaan mana.
“Kalau berbicara aturan sudah jelas ini urusan lingkungan hidup sudah ada sanksi yang mengaturnya tinggal aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan dan penyelidikan sehingga kasus itu bisa ditemukan unsur tindak pidanannya,”ungkap Legislator Partai Golkar Kotim ini.
Rudianur mengakui dengan penindakan dilakukan itu akan memberikan efek jera kepada siapapun yang memanfaatkan pelabuhan dan sungai sebagai sarana untuk mobilisasi.
“Karena tingkat pencemaran sungai kita ini sudah sangat luar biasa, kalau tidak sekarang kita sama-sama menjaganya bisa dibayangkan 20 -50 tahun kedepan bentuknya seperti apa. Saya berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk persoalan bocornya tongkang ini,” tandasnya.
(dia/hab/matakalteng.com)
Discussion about this post