SAMPIT – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol mengatakan, pada hari ini, Kamis 6 Mei 2021 pihaknya melakukan kunjungan kerja ke unit pelayanan PLN Kalimantan Tengah (Kalteng) di Palangkaraya.
Ia mengaku terkejut setelah melakukan kunjungan kerja tersebut, pasalnya pihaknya mendapat informasi yang tidak terduga berkaitan dengan penyaluran listrik ke desa-desa di Kotim.
“Pihak PLN Unit Layanan Kalteng mengatakan, mereka pada tahun 2018 pernah ada niat baik ingin memasang jaringan listrik di Kecamatan Bukit Santuai, Kotim. Namun perusahaan besar swasta (PBS) yang ada di sana yakni PT AWL (Agro Wana Lestari) waktu itu tidak memperbolehkan lahan mereka dilewati oleh jaringan listrik,” beber Gaol, Kamis 6 Mei 2021.
Lanjutnya, padahal jaringan listrik itu penting untuk masyarakat desa, artinya kalau mau memasang listrik PLN, memang harus ada lahan sawit yang dikorbankan di pinggir jalan.
“Perusahaan itu tidak memperbolehkan dan minta ganti rugi, jadi tadi kepala unit pelayanan listrik desa itu mengatakan Kabupaten Kotim ini berbeda 360 derajat dengan kabupaten lain. Karena di kabupaten lain pihaknya di dukung untuk mengaliri listrik,” ujarnya.
Sedangkan tambahnya, di Kabupaten Kotim ini tidak ada yang membantu mereka, mereka berjuang sendiri untuk mengaliri listrik ke desa di Kotim. Bahkan tiang listriknya sudah pernah dibawa ke daerah bersangkutan, namun akhirnya disalurkan ke daerah lain karena adanya penolakan tersebut.
“Jadi mereka komplain ke kami, karena pemerintah daerah tidak ada langsung hadir membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan PBS sawit. Saya sangat mengecam tindakan manajemen perusahaan PT AWL ini,” tegasnya.
Dikatakan Politis Partai Demokrat ini, dalam waktu dekat pihaknya dari Komisi I maupun dari Fraksi Partai Demokrat akan berdiskusi untuk meminta klarifikasi pihak perusahaan terkait informasi ini.
“Karena jangankan desanya, kecamatannya saja belum teraliri listrik hingga saat ini. Ini pukulan telak bagi pemerintah Kabupaten Kotim yang tidak mengawal niatan baik tersebut,” jelas Gaol.
Kedepannya ujarnya, pihaknya akan mengawal proyek-proyek serupa agar tidak gagal lagi dilaksanakan di Kotim.
Dirinya juga meminta pemerintah daerah lebih agresif dan responsif terhadap informasi seperti ini. Karena ini sangat merugikan daerah khususnya bagi masyarakat Kotim.
“Dengan kejadian ini Kepala PLN Bidang Unit Pelayanan Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) mengatakan, akhirnya mereka merasa trauma untuk memasukkan proyek lagi ke Kotim, khususnya yang melewati aset pihak ketiga yakni perusahaan. Akhirnya mereka menyalurkan ke kabupaten-kabupaten lain yang lebih welcome,” jelasnya.
Karena di Kotim mereka sepeti berjuang sendiri ujarnya. Mereka merasa tidak ada yang mengawal dan mensupport proyek ini. Padahal dalam amanatnya hal seperti ini lebih penting untuk daerah bukan bagi PLN.
“Kami sangat berterimakasih atas informasi ini, akhirnya kami mengetahui apa penyebabnya desa-desa di Kotim ini masih banyak yang belum dialiri listrik,” demikiannya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post