SAMPIT – Ketua fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi angkat bicara atas permasalahan yang terjadi di internal koperasi garuda maju bersama (GMB) Desa Tangakarobah. Dirinya meminta agar badan pengawas melakukan upaya penyelesaian permasalahan ini.
“Jangan sampai badan pengawas lalai terhadap tanggung jawab selaku pengawas, karena jika melihat bahwa badan pengawas diduga ada kelalaian,” ujarnya, Jumat 30 April 2021.
Pasalnya lanjut Abadi, kasus yang dialami ketua koperasi dugaan penggelapan terjadi pada tanggal 5 Desember tahun 2019 sementara pada bulan Desember tahun 2020 koperasi mengadakan rapat anggota tahunan (RAT).
“Semestinya pada saat itu badan pengawas mengetahui terhadap laporan keuangan koperasi, karena jika terjadi kelalaian badan pengawas yang menimbulkan kerugian akan berdampak hukum,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kotim ini juga menyebutkan, tugas badan pengawas sangat jelas di matur di dalam Pasal 39 yakni
(1) Pengawas bertugas :
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;
b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
(2) Pengawas berwenang :
a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
“Sedangkan dalam Pasal 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. Jadi saya berharap secepat badan pengawas dan pengurus menyelesaikan permasalahan ini,” demikiannya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post