SAMPIT – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi berharap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sampit dapat mengumumkan perusahan perkebunan PT apa saja yang sudah patuh mnyampaikan total luasan lahan dan juga tonase TBS.
Karena ujarnya, ini sangat penting terutama menyangkut pada Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhubungan dengan tandan buah segar sebagai hasil dari perkebunan kelapa sawit yang diserahkan kepada pabrik kelapa sawit.
“Oleh karena itu, saya berharap bagi yang tidak patuh agar bisa melakukan audit perizinan kelengkapan administrasi. Selain itu juga aspek sosial seperti plasma yang diberikan oleh perusahaan kepada koperasi yang banyak merasa dikhianati,” tegasnya.
Dengan demikian ujarnya, jika pajak bisa ditarik ini akan berimplikasi juga terhadap pendapatan daerah. Selain itu, M Abadi juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak daerah, terutama atas jenis pajak yang bersifat self assessment.
Dirinya meminta, Bapenda Kotim untuk menginventarisasi sektor-sektor yang masih mampu berkontribusi pada penerimaan daerah melalui optimalisasi audit atas wajib pajak.
“Khusus untuk jenis pajak self assessment seperti pajak hiburan, restoran, hotel, dan parkir ini tingkat kepatuhannya sudah sejauh mana termasuk juga pajak retribusi air permukaan tanah yang ada di Kotim, baik di perusahan perkebunan desa dan kecamatan. Kalau masih rendah, memang perlu ada audit dari tugas pemeriksa agar nanti kepatuhannya bisa tinggi,” demikiannya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post