SAMPIT – Hasil reses yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mayoritas masyarakat Kecamatan MB Ketapang mengeluhkan keadaan lingkungan yang banjir akibat drainase yang macet.
Seperti reses yang dilaksanakan di Kelurahan Ketapang hari ini, Rabu 3 Maret 2021, warga setempat mengeluhkan sering terjadinya banjir di Ketapang dan juga kerusakan jembatan.
Anggota DPRD Kotim daerah pemilihan I Riskon Fabiansyah yang saat itu melakukan reses mengatakan, saat ini Kotim belum mempunyai peta kajian daerah rawan bencana.
“Sehingga ini perlu jadi bahan pemerintah daerah untuk membuat peta rawan bencana, karena hal itu bisa membantu pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan kedepannya,” ujarnya, Rabu 3 Maret 2021.
Dikatakan Riskon, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) bupati terdahulu berakhir tahun depan. Yang mana isunya pemimpin baru yakni Halikinnor dan Irawati merencanakan akan melakukan penyelesaian jalan dalam perkotaan dan penerangan jalan.
“Mudah-mudahan ini terealisasi, dan perlu juga kita ingatkan adanya pengadaan alat berat untuk di masing-masing kecamatan. Karena ini diperlukan untuk melakukan perbaikan yang perlu segera seperti drainase yang macet atau lainnya. Semoga ini dituangkan pemimpin yang baru dalam RPJMD nya,” ungkap Legislator Partai Golkar ini.
Posisi pihaknya di DPRD Kotim ujarnya, sama dengan masyarakat, ingin apa yang pihaknya usulkan ini disetujui dan direalisasikan oleh pemerintah. Sehingga memang endingnya ada pada pemerintah.
“Ada yang berkali-kali di usulkan warga namun belum juga terlaksana salah satunya di Jalan Iskandar 29, perumahan pelabuhan rakyat yang bisa menyumbang pad. Namun hingga saat ini jalan Iskandar 29 itu masih seperti itu saja, nanti kita coba perjuangkan tahun depan,” bebernya.
Lanjutnua, dalam waktu dekat pihaknya, akan kelapangan bersama tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim untuk mengecek jembatan yang ada di Iskandar 17.
“Kemarin saya sudah anggarkan untuk direnovasi. Namun hanya 50 juta, makanya mau di cek terlebih dahulu apakah cukup atau tidak,” tutupnya.
Selain itu, sebagian warga juga meminta agar para petani lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Agar bisa mendapatkan bantuan yang dapat menunjang kegiatan pertanian.
(dia/matakalteng.co.id)
Discussion about this post