SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie mengakui bahwa pembangunan di Kotim saat ini sangat ditentukan peran dan partisipasi pihak ketiga.
Dikatakan Rinie, dengan luasan Kotim mencapai 16 ribu kilometer persegi ini, tidak bisa dibangun dengan hanya bergantung pada APBD saja.
“Kita tidak bisa menampik bahwa pembangunan di Kotim ini perlu peran serta pihak ketiga. Dimana tidak bisa luasan Kotim ini kita harap dibangun dari dana APBD sejumlah Rp1.8 triliun itu,”ujar Rinie, Selasa 15 Desember 2020.
Disebutkan Rinie, APBD 1.8 Triliun yang bisa dibelanjakan untuk pembangunan hanya 50 persen. Selebihnya untuk pembayaran gaji dan hak pegawai serta honorer. Artinya dana yang digunakan untuk membelanjakan usulan-usulan masyarakat tidak banyak.
“Jumlah usulan banyak sementara anggaran kita sangat terbatas, di saat seperti inilah kita harus meningkatkan kerjasama dan peran dari pihak ketiga untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia berharap, pembangunan kedepan memiliki konsep gotong royong. Dimana pelibatan pihak swasta menjadi sebuah formulasi. Karena menurutnya, selama ini pelibatan pihak swasta masih kurang maksimal.
“Harusnya diberikan ruang untuk masing-masing dunia usaha melaksanakan kontribusi untuk daerah,” ujarnya.
Tercatat sekitar Rp 8,2 triliun untuk menyelesaikan usulan dari masyarakat tersebut. Anggaran tersebut tentunya diluar kemampuan APBD Kotim yang saat ini masih di kisaran Rp 2 triliun.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten setempat, total usulan pembangunan yang disampaikan untuk 2021 sebanyak 594 program dan disampaikan untuk 2021 sebanyak 594 program dan 2.156 kegiatan dengan anggaran yang dibutuhkan Rp8.292.017.384.337.
Usulan-usulan itu dikelompokkan menjadi lima bidang untuk memudahkan pelaksanaan program. Bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat terdiri 922
program, 411 kegiatan dan dana yang dibutuhkan Rp2.48 triliun.
Bidang sarana dan prasarana sebanyak 50 program, 126 kegiatan dengan kebutuhan dana Rp4.98 triliun. Bidang ekonomi terdapat 119 program, 528 kegiatan dengan total biaya Rp671 miliar Bidang kependudukan dan pemerintahan terdapat 333 program dengan 1.010 kegiatan dengan perkiraan biaya Rp 144 miliar dan Rp12.47 triliun.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post