SAMPIT – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kotim M Abadi mengatakan, bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sering kali ditemukan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat adat. Sehingga perlu ada keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat adat.
“Pemerintah daerah harus melindungi hak masyarakat adat, salah satunya dengan segera melakukan pengajuan untuk penetapan hutan adat di daerah Kotim,” ujarnya, Selasa 24 November 2020.