SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Habaring
Hurung yang tidak ada aktivitas saat ini.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Kotim Darmawati, BUMD tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga sangat disayangkan jika bias atau stagnan, tidak memiliki program kerja.
“BUMD Kotim ini masih belum terlihat peningkatan kinerjanya, padahal sudah satu tahun dilantik. Ini terjadi karena kurang mampu atau faktor lainnya,” ujarnya, Rabu 26 Agustus 2020.
Disebutkannya, ditengah pandemi yang membuat keuangan daerah juga sulit seperti saat ini hanya bisa mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat maupun Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor usaha jasa. Namun BUMD juga menjadi salah satu penyumbang terbesar peningkatan PAD. Untuk itu menurutnya pemkab harus mengevaluasi kinerja BUMD.
“Kalau BUMD ingin maju, maka harus dikelola oleh kalangan profesional, agar bisa jadi andalan untuk peningkatan PAD Kotim. Karena dibentuknya BUMD ini untuk menambah hasil pendapatan daerah,” ujarnya.
Lanjut Politisi Golkar ini, DPRD mengusulkan agar BUMD juga bisa bergerak di bidang usaha perkebunan dan usaha kepelabuhanan. Karena dari sisi peluang dua sektor ini sangat potensial untuk digarap. Karena diketahui, Kotim mempunyai pelabuhan dermaga sendiri.
“Ini harus dimaksimalkan, dan pelabuhan kecil harus diarahkan ke dermaga pemerintah. Ini bisa menjadi sumber pendapatan yang besar,” sebut Darmawati.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post