SAMPIT – Banyaknya keluhan di masyarakat berkaitan dengan masalah bantuan kepada jajaran Legislator Dapil I , Kecamatan MB Ketapang membuat SP. Lumban Gaol angkat bicara. Pria yang duduk di Komisi I DPRD Kotim ini menilai bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga yang terdampak Covid-19 dari pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab Kotim masih semerawut dan cenderung tidak tepat sasaran.
Kepada matakalteng.co.id Jumat 15 Mei 2020 sore, Lumban Gaol menyampaikan, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui pemerintah desa itu berawal dari temuan saat giat reses yang dilakukan oleh jajaran anggota dewan dari dapil I belum lama ini.
“Ini terjadi karena semerawutnya kinerja pemerintah, contoh saja dari giat reses yang kami lakukan belum lama ini di Desa Telaga Baru, Palangsian, Bapeang, Bangkuang Makmur, Eka Bahurui, dan Desa Bapanggang Raya. Secara umumnya Kecamatan MB Ketapang ini banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan dari pemerintah baik itu dari pusat, provinsi bahkan kabupaten,ini yang membuat polemik dimasyarakat sampai saat ini,” urainya.
Bahkan dia menjelaskan, dari beberapa catatannya, hampir setiap desa mengeluhkan hal yang sama menyangkut bantuan sosial baik dalam bentuk sembako atau maupun uang tunai dari pemerintah yang sampai saat ini belum terakomodir tersebut.
“Hampir sama keluhannya, yakni berkaitan dengan bansos dari pemerintah yang belum terakomodir sama sekali itu, ini berdasarkan catatan kami selama menjalani reses bahkan pemerintah desa sendiri tidak kesulitan menunjukan data-data masyarakat penerim bansos ini karena tidak dilibatkan dalam urusan pendataan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinsos,” timpalnya.
Bahkan dia menambahkan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa atau kelurahan menurutnya, yakni menyangkut data-data calon pemerima bantuan baik dari program PKH, BST atau BNPT tersebut akibat data yang digunakan oleh instansi terkait adalah data reguler tahun 2015 lalu sehingga berdampak negatif di lapangan.
“Bahkan setelah kami telusuri di lapangan, faktanya ada beberapa warga yang sudah meninggal dunia, namun tetap masuk dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah, hal ini tentunya menciptakan polemik dimasyarakat karena data yang digunakan itu data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015, ya jelaslah akan bermasalah,” ujarnya.
Lumban Gaol juga meminta Bupati Kotawaringin Timur melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut sehingga menimbulkan permasalahan dimana-mana.
“Kami minta Bupati Kotim mengevaluasi kinerja Dinsos, ini benar-benar pekerjaan yang tidak profesional, sehingga menimbulkan polemik dan bisa jadi kaan terjadi konflik dimana-mana hanya karena data yang tidak akurat,” tutupnya.
(sdr/matakalteng.com)
Discussion about this post