SAMPIT – Giat reses kelompok yang dilakukan oleh anggota DPRD daerah pemilihan V, Kotawaringin Timur (Kotim) M.Abadi S.Pd, Cici Desylia dan Nadi Enggon S.Pd di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu pada Rabu 13 Mei 2020 siang mendapat berbagai keluhan dari masyarakat setempat baik persoalan ekonom dampak Covid-19, sampai pada Listrik PLN yang hingga saat ini belum menyala.
Beragam keluhan atau aspirasi masyarakat disampaikan kepada anggota dewan saat menyerap aspirasi masyarakat di Kantor Desa setempat. Tidak adanya bantuan baik dari pemerintah daerah sampai pemerintah desa akibat dampak yang ditimbulkan virus corona di sampaikan kepada wakil rakyat tersebut.
Dalam giat reses dewan tersebut, Johan salah satu wakil masyarakat menyampaikan tidak transparannya pemerintah desa dalam pengelolaan anggran desa menimbulkan buah simalakama bagi masyarakat yang terlanjur berharap.
“Kenapa ini penting karena masyarakat berharap apabila anggaran dikelola secara transparan ini bisa membantu masyrakat, terutama dalam pengerjaan pembangunan melalui sistem padat karya tunai, tujuannya bisa membntu ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini.” ungkap Johan kepada Anggota Dewan yang hadir di Kantor Desa setempat.
Bahkan Johan juga menegaskan sampai saat ini warga masyarakat Desa Tangar belum mendapatkan bantuan dari pemerintah berkaiatan bantuan sembako, baik itu dari pemerintah kabupaten dan pemrintah desa. Bahkan menurutnya bantuan yang dijanjikan itu hanya sebatas untuk membuat masyarakat kenyang dengan bantuan yang sekedar opini publik tersebut.
“Sehingga mengurang pikiran masyarakat agar tidak merasa lapar, namun sayangnya belum bisa di wujudkan dalam bentuk nyata hingga hari ini. Karena sampai saat ini sebagian masyarakat hanya mndapat bantuan dari salah satu perusahaan, dan masih ada beberaapa perusahaan yang belum bersedia membntu masyarakat,” bebernya.
Selain itu yang menimbulkan pertanyaan dimasyarakat Desa Tangar sampai saat ini yaitu berkaiatan dengan permasalahan pemasangan lampu PLN yang hingga kini maish belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan ratusan warga desa setempat sudah menyetorkan sekitar 50 persen untuk biaya pemasangan seperti yang diperlihatkan di dalam kwintansi yang diterima atas nama oleh pihak kontraktor.
“Kwitansi yang diterima oleh wantoro tanggal 28 November 2019 sebesar Rp50.250.000 dan tanggal 24 Desember 2019 sebesar Rp27.050.000 yang disetor ke penerima atas nama Eko Budianto. Lalu kemudian tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp108.000.000 dan di tanggal 17 Januari 2020 Sebesar Rp20.050.000 dan terakhir di setor tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp30.000.000 tetapi listirknya belum menyala sampai saat ini,” pungkas Johan.
Menanggapi beberapa permaslahan tersebut M.Abadi selaku ketua fraksi PKB DPRD Kotim menegaskan agar dalam hal pengelolaan anggaran agar pemerintah desa setempat bis meyesuaikan aturan yang berlaku. Dia juga meminta kepada pemerintah Desa Tangar memperhatikan masyarakat yang terdampak Covid-19 tersebut.
“Laporkan perushaan mana saja yang belum menyalurkan bantuan kepada masyarakat tersebut, dan khusus untuk permasalahan listrik ini saya akan menghubungi pihak PLN Sampit ini agar ini bisa diselesaikan secepatnya karena masyarakat sudah menunggu kejalasan kapan lampu PLN ini bisa menyala,” tegasnya.
Abadi juga dengan tegas mengatakan apabila dalam kurun waktu satu bulan ini ini belum terlaksana, maka dia berharap dana atau uang masyarakat uang yang sudah disetorkan tersebut dikembalikan kepada masyarakat.
“Kalau dalam waktu satu bulan tidak bisa menyala, kami harap agar dana yang disetor agar di kmbalikan dulu kepada masyarakat, dan khusus anggaran dari CSR dan pemrintah desa yang telah disetor agar dikembalikan ke rekening kas Desa agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” timpalnya.
(sdr/matakalteng.com)
Discussion about this post