SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur meminta pemerintah daerah lebih tegas dan serius menyelesaikan persoalan sengketa perkebunan antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS) di daerah itu.
Sebab, sengketa perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan PBS kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan jangan sampai berlarut-larut. Belakangan ini masyarakat kerap mendatangi DPRD Kotim untuk menyampaikan aspirasi terkait sengeketa lahan perkebunan.
“Makanya kita meminta kepada pemerintah agar memperhatikan masalah ini. Pemerintah harus tegas, termasuk masalah plasma ini 20 persen ini,” ujar Rudianur.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa munculnya persoalan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan juga karena adanya kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan dengan investor perkebunan maupun tenaga kerja yang bekerja di perusahaan perkebunan tersebut.
Rapat dengar pendapat terkait tuntutan warga Desa Sebabi tersebut menghasilkan tiga buah kesimpulan, antara lain mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi agar masyarakat setempat bisa sejahtera.
Kemudian segera melakukan cek lapangan terkait lahan yang diduga di luar HGU dan di hamparan sungai. Terakhir. bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten dan warga serta pihak perusahaan turun ke lokasi melakukan pengecekan dari tanggal 16 sampai dengan 19 Januari 2020.
(saf/matakalteng.com)
Discussion about this post