SAMPIT – Banyaknya jumlah pegawai juga mengakibatkan pemborosan anggaran. Untuk itu perlu adanya evaluasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pengeluaran dapat lebih ditekan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dani Rakhman, Sabtu 3 Agustus 2019.
Dani meminta pemerintah setempat mengevaluasi kembali struktur organisasi perangkat daerah untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan salah satunya adalah kelebihan pegawai.
“Sistem penggunaan anggaran harus hati-hati dan akuntable agar tidak ada kebijakan penggunaan anggaran yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.
Anggota DPRD Kotim itu mengatakan struktur OPD pemkab harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yang efektif dan tepat guna, dalam rangka mewujudkan pemerintahan miskin struktur tapi kaya fungsi.
Dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah setempat melalui OPD secara serius memperhatikan dan memuat rencana program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pro rakyat.
(raf/matakalteng.com)
