PALANGKA RAYA — Kekurangan pasokan pangan yang memicu kenaikan harga di pasaran menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah. Kondisi ini terjadi karena pembelian bahan pangan masih banyak dilakukan langsung di pasar, sehingga ketersediaan stok di tingkat lokal menjadi terbatas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan hulu, termasuk ketersediaan stok bahan pangan yang memadai, agar perekonomian lokal tetap bergerak optimal.
“MBG itu tujuannya mempercepat putaran ekonomi di lingkaran daerah. Artinya, petani, peternak, UMKM semua ikut bergerak. Tapi kalau pelaksanaannya menyebabkan kekurangan pasokan di pasaran, berarti ada yang salah, hulunya belum siap,” ujar Bambang, Selasa 25 November 2025.
Bambang mencontohkan kondisi itik di Pulang Pisau yang kini tidak berjalan lagi sebagai gambaran kesiapan hulu yang harus dipantau sejak awal. Dia menekankan, kelancaran MBG sangat tergantung pada stok dan suplai yang cukup. Kekurangan pasokan bisa memicu permainan harga, termasuk penimbunan atau scalping yang merugikan masyarakat.
“Misalnya harga barangnya Rp15.000, jangan-jangan ada yang menahan barang dulu, nunggu naik ke Rp16.000 atau Rp17.000. Media juga perlu memantau, karena kalau ada kekurangan stok, pasti ada sesuatu entah pasokan kurang atau permainan harga,” ujar Bambang.
Politikus PDI-Perjuangan ini menambahkan, praktik scalping biasanya terjadi pada komoditas ayam, daging, dan telur, karena jumlah distributor yang sedikit membuat harga mudah dikontrol. Bahkan bibit ayam dan pakan ayam sering dijadikan alat pengaturan harga.
“Kalau penjual cuma nyetok untuk kebutuhan pribadi atau harian, itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah menahan barang untuk mempengaruhi harga. Saya sudah bilang ke dinas terkait peternakan: hentikan bantuan bibit ayam, kandang, dan pakan ayam, karena ujung-ujungnya hanya memperkaya kelompok tertentu. Mafia-nya luar biasa,” tegas Bambang.
Bambang menekankan, keberhasilan MBG bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi antara semua pihak diperlukan untuk memastikan perusahaan atau pedagang patuh dan transparan dalam distribusi pangan. “Kalau MBG mau berjalan baik, hulunya harus siap dan penimbunan harus dicegah. Supaya harga tetap stabil dan ekonomi daerah bergerak sesuai yang diharapkan,” tutup Bambang.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post