PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Dapil IV, Habib Sayyid Abdurrahman, menyampaikan hasil kegiatan reses perseorangan masa persidangan I tahun sidang 2025 di wilayah Kabupaten Barito Utara, yang menyoroti sejumlah persoalan mendasar mulai dari infrastruktur hingga harga kebutuhan pokok.
Menurut Habib, aspirasi yang paling dominan datang dari masyarakat terkait pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang dinilai tertinggal dibanding daerah lain.
“Masyarakat masih merasakan adanya ketimpangan pembangunan. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat meningkatkan sarana jalan dan jembatan, baik lintas provinsi maupun lintas kabupaten yang ada di Barito Utara,” ujarnya, Rabu 19 November 2025.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan harga dan kelangkaan LPG bersubsidi. Menurutnya, harga di tingkat pengecer jauh lebih tinggi dari ketentuan pemerintah dan sering kali sulit didapatkan. “Harga gas LPG 3 kilogram di lapangan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Selain mahal, masyarakat juga sering kesulitan mendapatkan tabung bersubsidi,” terang Habib.
Persoalan lain yang mencuat adalah daya beli masyarakat yang menurun akibat harga bahan pokok yang cenderung naik, sementara sumber pendapatan warga belum stabil. Dia menilai hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil.
Dalam dialog dengan warga, juga muncul pertanyaan mengenai program Kartu Huma Betang yang digagas Gubernur Kalteng. Menjawab hal itu, Habib menjelaskan bahwa program tersebut baru akan direalisasikan pada tahun 2026, dan saat ini masih dalam tahap penyusunan petunjuk teknis serta regulasi pendukung.
Tak hanya itu, masyarakat juga meminta peningkatan honorarium bagi petugas rumah ibadah, seperti imam, marbot, pengurus gereja, dan balai basarah, serta usulan kenaikan tunjangan ketua RT dan RW yang dinilai belum sebanding dengan tanggung jawab mereka.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami tampung dan laporkan dalam rapat paripurna DPRD untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi maupun kabupaten sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Habib menekankan, hasil reses tersebut menjadi masukan penting bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi pembangunan daerah agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan dirasakan merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post