PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tommy Irawan Diran, menyoroti rendahnya insentif kader posyandu di wilayah kelurahan yang dinilai jauh tertinggal dibandingkan dengan kader di desa.
Dalam kegiatan reses di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Tommy menerima berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, bantuan rumah ibadah, hingga keluhan soal kesejahteraan kader posyandu.
“Saat kami turun ke lapangan, banyak kader posyandu menyampaikan bahwa mereka hanya menerima insentif Rp50.000 per bulan, dan itu pun dibayarkan tiga bulan sekali,” ungkap Tommy, Rabu 19 November 2025.
Menurutnya, angka tersebut sangat tidak layak jika dibandingkan dengan beban kerja para kader yang tidak hanya melayani balita, tetapi juga lansia dan masyarakat umum dalam kegiatan pelayanan kesehatan dasar.
“Kalau di desa, insentif mereka sekitar Rp300.000 per bulan karena dibiayai dari dana desa. Tapi untuk kelurahan, tidak bisa menggunakan anggaran kelurahan untuk tambahan insentif, sehingga sangat timpang,” jelasnya.
Tommy menyebut pihaknya akan mendorong pemerintah provinsi untuk mencari solusi agar kader posyandu di kelurahan juga mendapatkan tambahan insentif. “Kami akan tanyakan di tingkat provinsi apakah memungkinkan adanya dukungan dana provinsi untuk menambah insentif kader di kelurahan,” ujarnya.
Selain persoalan posyandu, Tommy juga menerima aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pengembangan potensi wisata lokal. Salah satu yang menjadi perhatian ialah potensi wisata di Pulau Telo Lama, yang memiliki sejumlah pulau kecil di tengah sungai.
“Saya sempat berdiskusi dengan Bupati Kapuas, Pak Wiyatno, dan beliau cukup antusias dengan potensi wisata di sana. Kalau dikembangkan, bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru,” ujarnya. Tommy berharap aspirasi-aspirasi yang muncul selama reses dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi.
“Kami di DPRD tentu akan memperjuangkan agar kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut pelayanan dasar dan kesejahteraan kader di lapangan, bisa mendapat perhatian lebih,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post