PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti pentingnya efisiensi belanja dan penguatan kemandirian fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Melalui juru bicara Okki Maulana, Fraksi Golkar menegaskan bahwa RAPBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus dikelola secara transparan, efisien, dan berorientasi hasil. Setiap rupiah anggaran wajib memberi manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Okki dalam rapat paripurna DPRD Kalteng, Sabtu 18 Oktober 2025. Golkar memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi daerah 2026 sebesar 5,46 hingga 6,00 persen harus disertai konsistensi kebijakan lintas sektor agar tidak menimbulkan defisit fiskal baru.
Fraksi juga menyoroti proyeksi penurunan kemiskinan dan pengangguran yang memerlukan strategi konkret di lapangan. Dari sisi pendapatan, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperluas basis pajak dan memperkuat sistem pemungutan berbasis digital. Potensi pajak air permukaan dan alat berat dinilai masih belum tergarap optimal, padahal aktivitas sektor industri, perkebunan, dan tambang terus meningkat.
Sementara itu, dari sisi belanja, Fraksi menekankan pentingnya pergeseran fokus dari belanja pegawai ke belanja produktif, khususnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Fraksi Golkar juga menyoroti kinerja BUMD, terutama Bank Kalteng yang mencatatkan laba bersih Rp310,12 miliar hingga September 2025.
Fraksi mendorong agar kontribusi BUMD terhadap PAD semakin diperkuat melalui tata kelola profesional dan pembagian dividen yang proporsional. Terkait penyesuaian Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat, Fraksi meminta strategi antisipatif agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Selain itu, Fraksi mempertanyakan langkah percepatan realisasi belanja modal agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran. “RAPBD 2026 harus menjadi instrumen fiskal yang efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kami akan terus mengawal agar tata kelola anggaran benar-benar akuntabel dan produktif,” ujar Okki menegaskan.
Fraksi Golkar menutup pandangannya dengan menyatakan bahwa Raperda APBD 2026 dinilai memenuhi syarat untuk dibahas lebih lanjut, sembari menekankan pentingnya komitmen disiplin fiskal dan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kalteng yang berkeadilan dan berkelanjutan.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post