PALANGKA RAYA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah memasuki hari ketiga rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 bersama mitra kerja.
Dari hasil pembahasan, terdapat mitra yang mengalami penurunan anggaran, namun ada pula yang mendapat penambahan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki 12 mitra kerja, termasuk tiga rumah sakit daerah yakni RS Kalawa Atei, RSUD Doris Sylvanus, dan RSUD Hanau.
“Kami membedah satu per satu anggaran mitra. Prinsipnya, selama tidak mengganggu keuangan SOPD, program tetap bisa dijalankan,” ujar Tomy saat ditemui di gedung DPRD, Kamis 14 Agustus 2025. Dia menegaskan bahwa dalam kondisi keuangan negara dan daerah saat ini, prioritas utama adalah memastikan hal-hal pokok, terutama pembayaran gaji pegawai, tetap terpenuhi.
“Gaji harus terjamin setahun penuh. Jangan sampai hanya cukup untuk sembilan bulan dan sisanya menunggu perubahan anggaran. Itu akan memberatkan pegawai,” tegasnya. Tomy juga menyinggung informasi dari Kementerian Keuangan yang menyebut kemungkinan adanya efisiensi anggaran lagi pada 2026.
Meski demikian, ia menilai ada sektor-sektor yang tetap harus digenjot, seperti ketahanan pangan. “Beberapa hari lalu, Pak Gubernur meninjau langsung panen raya di Kapuas. Itu salah satu upaya peningkatan PAD sekaligus pemenuhan kebutuhan pangan nasional,” jelasnya.
Terkait pembahasan KUA-PPAS, Tomy menyebut bahwa besok pihaknya akan melakukan kompilasi seluruh masukan dari SOPD mitra Komisi III untuk kemudian dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng. “Proses ini butuh waktu. Masih ada beberapa komisi yang belum selesai menyusun rangkuman dan berita acara. Rencananya, malam besok baru akan disampaikan ke Banggar,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post