PALANGKA RAYA – Pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, yang menyebut arah kebijakan pembangunan daerah harus benar-benar menyentuh masyarakat akar rumput, terutama mereka yang selama ini masih tertinggal dari sisi infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota. Pemerataan ke desa-desa sangat penting karena di sanalah masyarakat kita yang paling membutuhkan sentuhan program pembangunan,” ujar Purdiono, Sabtu 26 Juli 2025. Dia menjelaskan bahwa program yang dirancang oleh Gubernur Kalteng direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
DPRD hanya menyepakati arah kebijakan tersebut, dengan catatan pelaksanaannya tepat sasaran. Meski begitu, ia mengingatkan agar seluruh rencana tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih mengacu pada proyeksi jangka menengah, yang bersifat dinamis dan bisa berubah seiring waktu.
“Semua program tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Proyeksi yang kita tetapkan saat ini adalah target, dan bisa saja berubah ke depannya,” jelasnya. Terkait pendanaan, ia menekankan pentingnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, selain optimalisasi dari sumber-sumber yang sudah ada, perlu juga pembukaan peluang baru agar PAD Kalteng terus tumbuh.
“Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD harus menjadi prioritas. Kita harus kreatif membuka sumber baru. Kami yakin Kalteng bisa lebih maju jika PAD nya meningkat secara signifikan,” tegasnya. DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.
Dia menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya di atas kertas, tetapi dilakukan langsung di lapangan. Kami turun langsung untuk melihat pelaksanaan program. Jika ada kendala, akan kami sampaikan ke pemerintah agar bisa dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post