PALANGKA RAYA – Para tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Kontrak mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Rabu 16 Maret 2022.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait kelangsungan status pekerjaan para tekon yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan.
Adi Abdianur, juru bicara forum komunikasi tekon mengatakan, sudah hampir tiga bulan ini para tekon mempertanyakan status mereka yang disebutkan awalnya penonaktifan ini menunggu adanya uji kompetensi bagi tenaga kontrak.
“Kami tidak protes, tidak demo, tidak. Kami silaturahmi dan hanya mempertanyakan, dimana DPRD merupakan ruang bagi kita untuk menyalurkan aspirasi, maka kami silaturahmi ke DPRD Kalteng,” ujar Adi, usai pertemuan dengan para legislator ini.
Adi mengatakan bahwa pihaknya memahami kesibukan di Pemprov Kalteng, namun pihaknya berharap agar dari sisi kemanusiaan pihaknya berharap agar dapat diaktifkan kembali. Apapun mekanisme yang disampaikan oleh Pemprov Kalteng, pihaknya menyatakan akan mengikuti dan sepakat.
“Tetapi kami mohon jangan terlalu berlarut-larut seperti ini, karena ini sudah hampir tiga bulan. Kami dapat penghasilan darimana? Sedangkan para tekon ini banyak yang usia sudah 35 tahun ke atas, untuk mencari pekerjaan lain juga sangat sulit,” ucapnya.
Pihaknya sudah menyampaikan aspirasi itu melalui Ketua Komisi I DPRD Kalteng dan sudah puas dengan aspirasi yang sudah disampaikan itu. Berkenaan dengan uji kompetensi yang akan dilaksanakan, pihaknya juga mempertanyakan sampai kapan waktu itu tiba.
“Katanya saat ini sedang mempersiapkan uji kompetensi itu, kita tidak tahu sampai kapan? Kemudian nanti pasca uji kompetensi nantinya ada hasil dan pengangkatan, tentu akan semakin lama,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa para tekon sudah bekerja dengan waktu yang cukup lama dan sudah memahami kerja di tempat masing-masing. Untuk itu mereka memohon kepada Pemprov Kalteng untuk bijakasana terhadap hal ini.
“Kalaupun memang tidak harus uji kompetensi agar lebih cepat prosesnya, kami sepakat itu, tapi jika memang mereka (pemerintah,red) memutuskan harus uji kompetensi ya mau tidak mau ikut. Namun, jangan sampai kami diombang-ambing dalam situasi tidak pasti seperti saat ini,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Freddy Ering mengatakan, kehadiran para tekon menunjang kinerja dinas di lingkup Pemprov Kalteng. Pihaknya menyebut bahwa tekon ini bukan beban pemerintah, tetapi juga aset yang sangat membantu pelaksanaan tugas pemerintah di masing-masing dinas.
“Saya rasa masing-masing perangkat daerah pun merasa ada pekerjaan yang terganggu dengan dirumahkannya tekon ini,” ujar Freddy.
Berdasarkan hasil pertemuan para anggota dewan dengan tenaga kontrak, Freddy menyebut aspirasi dan harapan daripada para perwakilan tekon melalui forum komunikasi tekon Kalteng akan diakomodir. Aspirasi yang sudah disampaikan oleh para tekon ini akan dikoordinasikan dengan pimpinan dan segera mencarikan alternatif untuk bisa diteruskan oleh pimpinan kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur.
“Katakanlah soal tekon ini karena masing-masing pimpinan PD pasti memiliki penilaian kinerja masing-masing, kami harapkan itu yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk menilai dan yang dianggap berkinerja baik dan memenuhi syarat dapat diaktifkan kembali,” tandasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post