PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman mendorong agar pemerintah provinsi setempat dapat segera menyelesaikan permasalahan tata batas antar provinsi dan kabupaten.
Disebutkan anggota dewan yang membidangi pemerintahan, hukum dan keuangan ini pemerintah Pemprov Kalteng dapat melakukan penyelesaian permasalahan tata batas tersebut melalui biro hukum.
“Belum tuntasnya penyelesaian tata batas, tentu berdampak pada beberapa kegiatan pembangunan di daerah tersebut, utamanya pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta pelayanan administrasi lainnya. Maka dari itu kami juga tetap konsisten mendorong penyelesaian tata batas wilayah, baik dengan melakukan kunjungan kerja ke provinsi berbatasan guna menggali informasi dan data,” kata legislator PKS Kalteng ini, Jumat 23 Juli 2021.
Lebih lanjut disampaikannya, bahwa beberapa waktu lalu pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dan melakukan pertemuan dengan pemerintah setempat guna membahas permasalahan tata batas tersebut.
“Komisi I pun telah melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dan menggelar pertemuan dengan Pemprov dan DPRD Kalbar berkaitan dengan persoalan tata batas wilayah dua wilayah ini,” jelasnya.
Disampaikan Sirajul, dewan juga memberikan rekomendasi kepada Pemprov guna menyelesaikan tata batas provinsi secepatnya, karena sangat berkaitan juga dengan potensi kekayaan alam yang rawan diambil oleh wilayah lain.
“Yang pasti, semua pihak terkait harus pro aktif untuk penyelesaian masalah tata batas, baik batas dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan,” jelas Sirajul.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post