PALANGKA RAYA – Masyarakat Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat melewati jalan dan jembatan penghubung yang di portal oleh pihak PT. Surya Kalimantan Sejati (PT.SKS). Diketahui perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalteng 1.
Menanggapi hal tersebut kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak PT Surya Kalimantan Sejati (SKS) untuk membuka akses bagi masyarakat lokal yang ingin melintasi jalan dan jembatan di perusahaan tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Lohing Simon saat dikonfirmasi wartawan ini, Senin 21 Juni 2021.
“Kami meminta agar perusahaan dapat mengizinkan masyarakat melintasi jalan dan jembatan. Jika mobilitas masyarakat dirasa mengganggu aktivitas perusahaan dengan alasan keamanan. Maka perusahaan harus bisa mencarikan alternatif akses lalu lalang masyarakat. Pasalnya jalan dan jembatan ini merupakan salah satu akses jalan masyarakat,” jelas Lohing.
Berdasarkan informasi warga dan pengamatan Komisi II DPRD Kalteng di lapangan, warga saat ini harus menggunakan media transportasi air untuk melewati bagian bawah jembatan tersebut karena tidak bisa melewati jalan dan jembatan yang di portal oleh perusahaan.
“Pada intinya, kami berharap agar harapan masyarakat bisa didengar pimpinan perusahaan. Saran saya agar hal ini segera dicari solusi. Lakukan urung- rembuk dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut,” tandas Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gumas dan Kota Palangka Raya.
Sementara itu, bagian hubungan pemerintah dan masyarakat PT. SKS (PLTU Kalteng -1) Maulana Muhammad menjelaskan, saat ini masyarakat tidak diizinkan melewati jalan dan jembatan dikarenakan faktor keamanan. Pasalnya jalur ini terdapat aktivitas truk muatan batu-bara yang keluar masuk ke areal PLTU Kalteng -1.
“Jalan dan jembatannya sempit, ada aktivitas truk-truk angkutan batu-bara karena faktor pertimbangan keamanan dan keselamatan, maka warga tidak diizinkan melintas. Terkait aspirasi masyarakat nanti akan kami sampaikan ke pimpinan,” jelas Maulana.
Berkaitan dengan pemeliharaan jalan negara yang dilewati mereka, dikatakannya bahwa pihaknya siap asalkan bersama-sama memperbaiki secara komprehensif.
“Untuk perbaikan jalan selama ini kami juga sudah membantu dan penanganan di spot-spot yang rusak. Namun karena hujan dan banjir kembali ada yang rusak lagi. Kami juga menyadari kalau persoalan jalan dan jembatan tersebut tidak dicarikan solusi bersama maka akan menjadi “bom” waktu di kemudian hari,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post